Hanya tiga dari 15 janji Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye
Pemilu Presiden tahun 2009 yang dinilai lebih dari 50 persen publik
telah terpenuhi dalam dua tahun kepemimpinan.
Hal itu terungkap
dalam hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI). Hasil survei
dipaparkan Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi saat jumpa pers di Hotel
Sultan Jakarta, Minggu (23/10/2011). Survei dilakukan pada 10-15
Oktober 2011 dengan menanyakan 1.200 responden melalui kuisioner.
Tiga janji Yudhoyono yang dinilai telah terpenuhi yakni, pertama,
meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi yang tidak
mampu. Sebanyak 65,5 persen menilai janji itu terpenuhi, 28,9 persen
menilai belum terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab.
Kedua,
janji soal kesejahteraan guru dan sekolah gratis bagi yang tidak mampu.
Sebanyak 62,9 persen publik menilai telah terpenuhi, 30,1 persen
menilai tidak terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab. Janji ketiga yakni
meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 53,3 persen menilai
terpenuhi, 40 persen tidak terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab.
Adapun, janji Yudhoyono yang tak sampai 50 persen publik menilai belum
terpenuhi yakni meningkatkan pertahanan dan keamanan (49,8 persen),
mewujudkan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit tenaga
listrik (47,5 persen), pemeliharaan lingkungan hidup (40,7 persen),
menjaga kelangsungan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia (39,9
persen).
Janji lain yakni meningkatkan peran Indonesia di dunia
internasional (37,9 persen), meningkatkan ketahanan pangan (36,7
persen), pemerataan pembangunan di daerah (32,2 persen), pembangunan
perumahaan rakyat dan rumah susun (25,5 persen), reformasi birokrasi
dengan pemberantasan KKN (24,1 persen).
Janji selanjutnya yakni
meningkatkan kesejahteraan rakyat (23,7 persen), mengurangi jumlah
penduduk miskin (19,9 persen), dan mengurangi jumlah pengangguran (17,4
persen).
JSI juga menanyakan kepuasan responden terhadap enam masalah. Pertama, masalah keamanan dinilai puas oleh 57,8 persen publik. Kedua, masalah sosial dinilai puas oleh 53,4 persen publik. Ketiga, masalah hubungan luar negeri dinilai puas 46 persen publik.
Masalah keempat yakni politik yang dinilai puas 43,2 persen. Kelima
yakni masalah ekonomi yang hanya dinilai puas oleh 39,8 persen publik.
Terakhir yakni masalah penegakkan hukum yang hanya dinilai puas oleh
39,7 persen publik.
Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang hadir
dalam rilis memperingatkan pemerintah terkait rendahnya tingkat kepuasan
publik terhadap penanganan masalah ekonomi dan penegakkan hukum. Kedua
bidang itu, menurut dia, sangat vital bagi kehidupan rakyat. "Ini harus
sangat hati-hati. Ini artinya rakyat tidak percaya lagi pada institusi
formal sekaligus tidak percaya pada penanganan ekonomi," kata dia.
0
Comments
